PENERAPAN NILAI KEJUJURAN DAN TANGGUNG JAWAB BERBASIS ETIKA KRISTIANI DALAM PELAPORAN KEUANGAN APBD PEMERINTAH KOTA MEDAN
DOI:
https://doi.org/10.53958/wb.v11i1.956Keywords:
Kejujuran, Tanggung Jawab, LKPD, SAP Berbasis Akrual, Transparansi, AkuntabilitasAbstract
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik. Kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tetapi juga oleh nilai etika yang dipegang aparatur pemerintah. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Medan serta kesesuaiannya dengan karakteristik kualitatif LKPD, yang diintegrasikan dengan nilai etika Kristiani. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis data keuangan tahun anggaran 2022–2024. Hasil menunjukkan PAD tumbuh konsisten dari Rp2,23 triliun (2022) menjadi Rp2,44 triliun (2023) dan mencapai Rp2,77 triliun (2024), total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,29 triliun (2024) dengan capaian 87,84 persen dari target anggaran, surplus APBD Rp36,57 miliar, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Nilai kejujuran berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi LKPD, sementara nilai tanggung jawab berkorelasi dengan keterbandingan dan kemudahan dipahami. Penguatan kapasitas SDM, SPIP, dan internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD tetap menjadi kebutuhan mendesak.
References
Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(4), 321–334. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553
Aripratiwi, R. A., & Wardani, N. P. (2025). Transformasi sistem akuntansi publik dan tantangan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS), 8(2), 274–284. https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v8i2.7114
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan. (2024). Realisasi APBD Kota Medan sampai dengan 16 Oktober 2024. Pernyataan resmi Kepala BKAD Kota Medan, Zulkarnain Lubis. Balai Kota Medan, 18 Oktober 2024.
Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia: Literature review. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 12(2), 157–171. https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287
Marshanda, S., Zikri, S. N., Pardede, C. S. C., Narendra, D., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Analisis peranan etika dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik, 2(2), 396–401. https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/article/view/1941
Nurhikmah, A. H., & Sisdianto, E. (2024). Peran akuntan dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan: Perspektif etika. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(11). https://doi.org/10.62281/v2i11.1053
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010
Pemerintah Kota Medan. (2022, 2023, & 2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan. Portal Resmi Pemerintah Kota Medan. https://portal.medan.go.id/menu/pemerintahan/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah-kota-medan
Pemerintah Kota Medan. (2022, 2023, & 2024). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Medan. Portal Resmi Pemerintah Kota Medan. https://portal.medan.go.id
Pratiwi, R. I., Haliah, & Kusumawati, A. (2024). The influence of transparency, governance, and financial accountability in managing financial reporting in the public sector. International Journal of Educational and Life Sciences, 2(10), 1165–1180. https://doi.org/10.59890/ijels.v2i10.2571
Rosyidah, D. M. (2023). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Multidisiplin West Science, 2(08), 615–635. https://doi.org/10.58812/jmws.v2i08.566
Sulistiowati, Dina R., & Putri N. (2024). Transparansi keuangan daerah: Mengapa etika akuntansi penting? JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar, 3(3), 12–18. https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/21558
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Wulandari, T., dkk. (2024). Pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(1), 427–447. http://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/817
